Tugas dan Wewenang BPD

MEKANISME PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama

Pencalonan

Pasal 2

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah (dusun) dan ketokohan unsur-unsur organisasi sosial

kemasyarakatan di desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Ketokohan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun

Warga, Tokoh adat, golongan profesi, pemuka agama, Tokoh Wanita, Tokoh

Pemuda dan atau pemuka masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota BPD adalah :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.

c. Penduduk Desa setempat.

d. Sehat jasmani dan Rohani.

e. Dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya

f. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang berpengetahuan

sederajat.

g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun.

h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

i. Berkelakuan baik dalam arti tidak pernah melanggar norma Agama, Adat dan Aturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembentukan

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa dan Camat memfasilitasi pembentukan BPD melalui musyawarah

desa.

(2) Peserta musyawarah pembentukan anggota BPD adalah perwakilan dari masingmasing

wilayah dusun yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat,

Pemuka agama, Golongan profesi, Tokoh masyarakat, Pemuda dan Unsur wanita di

desa yang bersangkutan sesuai kompetensi dan kemampuan masing-masing calon

anggota BPD tanpa didasari oleh hubungan terdekat dengan Kepala Desa.

(3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara

musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah.

(4) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan

paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk dan kemampuan keuangan desa.

(5) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Mekanisme musyawarah :

a. Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta itu sendiri.

b. Pimpinan rapat diambil dari satu orang peserta tertua dibantu satu orang peserta

termuda.

c. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan

semangat kekeluargaan.

d. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 6

Hasil musyawarah :

a) Hasil pembentukan anggota BPD, dituangkan dalam Berita Acara dan dilengkapi

Daftar Hadir peserta musyawarah.

b) Berita Acara pembentukan anggota BPD direkomendasikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

c) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C didasarkan pada

berita acara musyawarah pembentukan anggota BPD.

BAB III

PERANAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 7

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

BPD mempunyai wewenang :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala

desa;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi

masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 10

BPD mempunyai hak :

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat.

Pasal 11

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih; dan

e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang –

undangan;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi Masyarakat;

e. Memproses pemilihan Kepala Desa;

f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan

golongan.

g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

dan;

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD

dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

adalah :

(1) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala

desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya

masa jabatan kepala desa.

Pasal 13

Kegiatan memproses pemilihan kepala desa dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia Pemilihan;

b. Proaktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh tahapan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. Menyelesaikan segala permasalahan yang telah dilimpahkan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

d. Menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

e. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

f. Menetapkan pembatalan sebagai calon Kepala Desa atas pelanggaran dan tata tertib

kampanye yang bersifat pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. Mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi

Kepala Desa terpilih;

h. Melaporkan masalah yang tidak terselesaikan oleh BPD kepada Panitia Pengawas,

Panitia Peneliti dan penguji serta kepada pihak yang berwenang lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Tertib, Mekanisme Kerja dan Masa Jabatan

Pasal 14

(1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada tata tertib BPD.

(3) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan

1 (satu) orang Sekretaris.

(4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dipilih dari dan oleh

anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(5) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh satu orang

anggota tertua dan dibantu oleh satu orang anggota termuda.

Pasal 15

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Apabila Ketua BPD berhalang melaksanakan tugas, rapat dipimpin oleh Wakil

Ketua.

(3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan

ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3

(dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan

persetujuan paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota

BPD yang hadir.

(5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD yang dilengkapi

dengan notulen rapat oleh Sekretaris BPD.

(6) BPD melaksanakan rapat/musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

(1). Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara

bersama – sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

(2). Sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Demi Allah ( Tuhan) saya bersumpah / berjanji :

“ Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan dan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan

sejujur-jujurnya;

Bahwa saya akan taat mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya;

Bahwa saya akan menampung dan menyalurkan serta menjaring aspirasi rakyat

Desa saya sebagai perwujudan dari kehidupan demokrasi;

Bahwa saya akan berbakti kepada Desa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia guna mewujudkan Tujuan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

Bahwa saya akan menghargai dan menghormati nilai–nilai sosial, adat, dan

budaya masyarakat Desa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa.”

Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Menjaring, Menampung dan Menyalurkan

Aspirasi Masyarakat

Pasal 18

(1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menjaring, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat

(2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap Dusun, RT/RW dalam rangka

menampung aspirasi masyarakat desa;

(3) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarakan melalui rapat-rapat

BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa;

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dalam

bentuk laporan dan informasi kepada masyarakat desa.

(5) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara menjaring dan menampung aspirasi

masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB IV

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 19

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala

Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang;

a. Sebagai pelaksana proyek desa;

b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukan;

d. Menyalahgunakan wewenang; dan

e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 20

(1). Pimpinan dan Anggota BPD berhenti dengan sendirinya karena :

a. Meninggal dunia .

b. Atas permintaan sendiri.

c. Berhalangan tetap.

d. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.

(2). Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara karena berstatus tersangka atau

terdakwa dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun kurungan.

(3). Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan karena :

a. Melanggar sumpah/janji.

b. Telah dijatuhi hukuman yang memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat dan budaya

masyarakat setempat.

(3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 pada

ayat (3) huruf (a) dan (c ) harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 21

(1) Usul penggantian Pimpinan dan Anggota BPD Penggantian antar waktu diusulkan

oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Penggantian Antar waktu anggota

BPD paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian.

Pasal 22

(1) Pimpian dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir

masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.

(2) Mekanisme penggantian dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

musyawarah dan mufakat.

(3) Masa jabatan dan keanggotaan Pimpinan dan anggota BPD pengganti adalah sisa

waktu yang belum dijalankan oleh Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti atau

diberhentikan.

(4) Mekanisme penetapan dan syarat anggota BPD pengganti antar waktu anggota BPD

dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam pasal 4

pada ayat (2) dan dalam pasal 5; atau

(5) Calon Anggota BPD yang pernah diajukan tetapi tidak ditetapkan menjadi Anggota

BPD menjadi Anggota BPD pengganti antar waktu, dari dusun atau unsur yang

sama.

(6) Dalam hal calon anggota BPD yang pernah diajukan dari Dusun dan unsur yang

semua sudah tidak memenuhi syarat, meninggal atau mengundurkan diri, maka

kepala dusun yang bersangkutan mengadakan musyawarah penetapan calon

pengganti.

(7) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD berhenti atau diberhentikan,

Pimpinan BPD mengusulkan calon anggota BPD pengganti antar waktu kepada

Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB V

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Pimpinan dan anggota BPD, menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan

keuangan desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB

– Desa.

Pasal 24

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan

keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam

APB-Desa.

Pasal 25

(1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :

a. Buku Data Anggota BPD (Model E.1);

b. Buku Data Keputusan BPD ( Model E.2);

c. Buku Data Kegiatan BPD ( Model E.3);

d. Buku Data Sekretariat BPD ( Model E.4);

e. Buku Ekspedisi ( Model E.4.1).

(2) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur

dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan

Pemerintahan Desa.

BAB VI

SEKRETARIAT BPD

Bagian Pertama

Kelengkapan

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

(3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai

dengan kebutuhan.

(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Pimpinan BPD.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 27

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada

masyarakat.

(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu

tahun.

(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau sarana dan

prasarana informasi lainnya.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang

ada di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya

persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal – hal yang dikecualikan adalah :

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

mati.

(3) Penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling

lama 3 hari.

(4) Dalam batas waktu 3 hari, penyidik belum menerima persetujuan tertulis Bupati,

maka penyidikan dapat dilanjutkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.

(2) Kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

didelegasikan kepada Pejabat lain.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1). LMD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan

tugasnya sampai peresmian dan pengambilan sumpah BPD.

(2). Sebutan lain untuk BPD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya/adat

istiadat masyarakat setempat.

Pasal 32

Perubahan nama lain BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diatur dalam

Peraturan Desa

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan LMD, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.