Undang-Undang Desa 2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN 2013

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak

tradisional dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat dan berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan

Republik Indonesia, Desa telah berkembang

dalam berbagai bentuk sehingga perlu

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi

kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera;

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat : Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan

Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Desa.

3

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

a. rekognisi;

b. subsidiaritas;

c. keberagaman;

d. kebersamaan;

4

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

e. kegotongroyongan;

f. kekeluargaan;

g. musyawarah;

h. demokrasi;

i. kemandirian;

j. partisipasi;

k. kesetaraan;

l. pemberdayaan; dan

m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah

ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat

Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa

untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan

bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,

terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Jenis Desa

5

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 6

(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah

setempat.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 7

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil

evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan;

b. penghapusan;

c. penggabungan;

d. perubahan status; dan

e. penetapan Desa.

Pasal 8

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa

yang ada.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota dengan

mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat

istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta

kemampuan dan potensi Desa.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau

1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000

(seribu) kepala keluarga;

6

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa

atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit

3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala

keluarga;

5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu

lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit

2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala

keluarga;

7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu

lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara

paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus)

kepala keluarga; dan

9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima

ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa

yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan

publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan

tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan

nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan

nilai sosial budaya masyarakat Desa.

(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui Desa persiapan.

(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 3 (tiga) tahun.

(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan

program nasional yang strategis.

7

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa

baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan

memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang

ini.

Pasal 11

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan

prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan

pendapat masyarakat Desa.

(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang

berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

wilayah kerja kabupaten/kota yang setara dengan Pemerintahan

Desa dalam pelayanan kepada masyarakat Desa.

(4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh

lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

camat.

(5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh

Bupati/Walikota dari pegawai negeri sipil.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengubah status

kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan

memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan

prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang

bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang

bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan

status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

8

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan

Daerah.

Pasal 15

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan,

penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa

menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan

bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah diajukan kepada Gubernur.

(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau

perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan

menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan

masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling

lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan

Daerah.

(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan

dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua

puluh) hari.

(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan

dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun

setelah penolakan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak

memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan

Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah

mengundangkannya dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan

Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan

Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh)

hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku

dengan sendirinya.

9

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pembentukan,

penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi

kelurahan atau kelurahan menjadi Desa berlaku terhitung sejak

ditetapkan nomor registrasi dan pengaturan kode Desa oleh

Menteri.

(2) Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a

dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan

kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi,

atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

10

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

c. tertib kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efektivitas dan efisiensi;

i. kearifan lokal;

j. keberagaman; dan

k. partisipatif.

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala

Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh

perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

11

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah

Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan

kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang

dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya

kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,

serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. memegang kuasa pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

12

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat

Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di

Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir

tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir

tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

13

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum

dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturutturut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

wilayah kabupaten/kota.

(2) Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah

kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa

serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala

Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan

Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan,

dan tokoh masyarakat Desa.

14

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat

mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa

setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan,

pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon

berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan

pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan

melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang

pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur

17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai

pemilih.

Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon

Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat

umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang

memperoleh suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa

terpilih.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala

Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7

(tujuh) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon

Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian

hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk

keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,

Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau

pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

16

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih

bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya,

sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi

Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung

sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat

paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut

atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)

bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah

dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara

17

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di

pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,

makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota

setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses

peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan

diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan

mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai

Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya,

Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa

yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan

tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu)

tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa

sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,

dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun,

18

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah

Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan

ditetapkannya Kepala Desa.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui

Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa

diberhentikan.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai

habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Pasal 49

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas

nama Bupati/Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat

dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau

yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh

dua) tahun;

19

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di

Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah

kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur

dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum

dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

20

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keenam

Musyawarah Desa

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang

diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang

bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. kejadian luar biasa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

21

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang

pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam)

tahun dan dapat kembali menjadi anggota untuk 2 (dua) kali masa

keanggotaan.

Pasal 57

(1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah

pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan

Desa; dan

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) dan persyaratan calon anggota Badan

Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 58

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan

jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan,

penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Bupati/Walikota.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku

jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan

masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang

ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan

Desa sebagai berikut:

22

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan

memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan

Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,

dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang

ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan

Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan

Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk

pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh

anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan

Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

23

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat Desa;

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan/atau golongan;

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

Desa; dan

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan

masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakan wewenang;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek Desa;

h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai

berikut:

a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh

pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah

apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota Badan Permusyawaratan Desa;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah

guna mencapai mufakat;

24

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d

dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu

perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang hadir; dan

f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan

dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan

dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris

Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa

diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap

setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh

kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan

dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan

hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya

masyarakat Desa;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatan.

25

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(2) Desa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta

kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan

nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta

mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau

tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;

2. perangkat Desa;

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan

ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan

tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

26

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

BAB VII

PERATURAN DESA

Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan

bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah

Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum

ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan

oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh

Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib

memperbaikinya.

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada

masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap

Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam

Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai

aturan pelaksanaannya.

Pasal 70

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang

melakukan kerja sama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing

dalam kerja sama antar-Desa.

27

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

BAB VIII

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Pasal 71

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan

Keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)

bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten/kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

28

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa

melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang

ditunjuk.

(6) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah

dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar

alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian

pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh

Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan

sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota,

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan

dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan

Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya

kepada perangkat Desa.

Bagian Kedua

Aset Desa

Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa,

pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan,

pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,

pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

29

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau

yang sejenis;

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal

Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada

Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama

Pemerintah Desa.

(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah

Daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang

sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status

kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta

meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan

kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

30

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan

perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut

Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satusatunya

dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala

lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan

pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam

perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat

Desa.

(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan

musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

31

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan

penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya

lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

masyarakat Desa berdasarkan kelembagaan masyarakat

Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 81

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja

Pemerintah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh

masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan

sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa

diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan

dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai

rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan Pembangunan Desa.

32

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai

keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi

kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan

pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan

Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang

kabupaten/kota;

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat perdesaan;

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan,

dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses

terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.

(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau

pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata

ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

33

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan

Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk

pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan

pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan

pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 85

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah,

Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan

masyarakat Desa.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak

ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa

dan masyarakat Desa.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib

diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama

antar-Desa.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem

informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem

informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan,

serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan,

serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa

dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat

Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi

perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

34

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

BAB X

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut

BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,

bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM

Desa dengan:

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam

di Desa.

BAB XI

KERJA SAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja

sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 92

(1) Kerja sama antar-Desa meliputi:

35

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk

mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau

c. bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama

Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-

Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

membahas hal yang berkaitan dengan:

a. pembentukan lembaga antar-Desa;

b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program

pembangunan antar-Desa;

d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-

Desa, dan Kawasan Perdesaan;

e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa

tersebut berada; dan

f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja

sama antar-Desa.

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja

sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai

dengan kebutuhan.

(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa

yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk

mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

36

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 94

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada

dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra

Pemerintah Desa.

(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan

pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan

melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan

masyarakat Desa.

(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib

memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan

yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 95

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk

lembaga adat Desa.

(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat

dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan

berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam

memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat

sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat

Desa.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu

Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum

adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

37

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 97

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

memenuhi syarat:

a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial,

genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

paling tidak memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam

kelompok;

b. pranata pemerintahan adat;

c. harta kekayaan dan/atau benda adat;

d. perangkat norma hukum adat; dan/atau

e. wilayah tertentu untuk kesatuan masyarakat hukum adat

yang bersifat teritorial.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipandang sesuai

dengan perkembangan masyarakat apabila:

a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang

berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang

dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undangundang

yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan

b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh

warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan

masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan

hak asasi manusia.

(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila

kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu

keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah

kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan

Republik lndonesia; dan

b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 98

(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

38

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana

pendukung.

Pasal 99

(1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan

kesepakatan antar-Desa Adat.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan

penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

(1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat

diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa,

dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan

prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah

Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih

status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah

menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi

kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa,

kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan

dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa

Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

Pasal 101

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat.

(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai

lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2)

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua

Kewenangan Desa Adat

39

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan

asli;

b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang

berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip

hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara

musyawarah;

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat

berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan

memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan

kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi,

atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat,

pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan

kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Adat.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Bagian Ketiga

Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat

dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang

berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas

40

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan

dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat

atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala

Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan

daerah provinsi.

Bagian Keempat

Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat

istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk

Desa Adat.

(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang

tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan

pengawasan kepada perangkat daerah.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk

kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa

melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

41

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang

sudah ada di masyarakat Desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota kepada Desa;

c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada

lembaga masyarakat Desa;

d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif;

e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan

Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan

Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa di Desa tertentu;

k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan

kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan

lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka

penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur

Desa;

b. melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian

alokasi dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan

42

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga

kemasyarakatan;

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa

melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan

teknis;

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan

oleh Desa;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan

Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

dalam pembiayaan Desa;

i. melakukan pembinaan tehadap kabupaten/kota dalam rangka

penataan wilayah desa;

j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan

masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa

kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)

meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan

kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa;

b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa;

c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif;

d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;

g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset

Desa;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan

dan lembaga adat;

j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan

Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui

bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

43

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lemba kerja

sama antar-Desa; dan

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh

Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap

diakui sebagai Desa.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan

Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama Pemerintah Desa

melakukan inventarisasi Aset Desa.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib

menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 118

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku

sampai habis masa jabatannya.

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan

Undang-Undang ini.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini

tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.

(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti

ketentuan Undang-Undang ini.

(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap

melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil

melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

44

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan

pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan

Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) beserta

peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

45

PEMERINTAH

FPD FPG FPDIP FPKS

FPAN

FPPP FPKB FPGERINDRA FPHANURA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PEMERINTAH

PIMPINAN PANSUS

MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

KETUA

AKHMAD MUQOWAM

MENTERI KEUANGAN

M. CHATIB BASRI

WAKIL KETUA

KHATIBUL UMAM WIRANU

MENTERI HUKUM DAN HAM

AMIR SYAMSUDIN

WAKIL KETUA

IBNU MUNZIR

MENTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

AZWAR ABUBAKAR

WAKIL KETUA

BUDIMAN SUDJATMIKO

DPD RI

JACOB JACK OSPARA